Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas kewenangan masing-masing lembaga terkait tafsir dan amendemen UUD 1945.

Dalam pertemuan yang diterima semua hakim MK itu, MPR mengaku telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan MK.

>>> Dampak Anak Terlalu Dikekang, Bisa Terbawa hingga Dewasa

Isi MoU tersebut adalah agar MPR dilibatkan dalam tafsir konstitusi dan keputusan di MK.

"Kami sudah menandatangani [MoU], saya sebagai Ketua MPR, Pak Suhartoyo sebagai Ketua MK, MoU antara MPR dan MK tentang salinan-salinan keputusan MK yang MPR juga mendapatkan tembusan dan dalam banyak hal nanti MPR akan diminta dalam keterangannya dalam MK menyusun amar keputusan itu," kata Ketua MPR, Ahmad Muzani dalam jumpa pers usai pertemuan, Rabu (8/7).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan sesuai konstitusi, MPR bertugas melakukan amendemen UUD. Sementara, MK berkewenangan menafsirkannya termasuk dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Selama ini, kata Muzani, MPR dan MK bertugas dan bekerja sesuai koridor masing-masing tanpa saling mencampuri kewenangan.

>>> Messi Gagal Penalti Beruntun, Perlukah Argentina Ganti Eksekutor?

Namun, karena MPR dianggap sebagai lembaga yang paling memahami konstitusi, lembaga itu harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di MK.

"Maka sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan tentang tafsir tersebut, kita ingatkan, kita menyampaikan, supaya juga mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan MPR pada saat konstitusi itu disusun ataupun diamandemen," katanya.

Selain membahas kewenangan lembaga, MPR pada kesempatan itu turut menyerahkan undangan sidang tahunan yang akan digelar pada 16 Agustus mendatang.

Menurut Muzani, MPR akan memulai safari ke beberapa lembaga tinggi negara untuk menyerahkan undangan tersebut. Setelah MK, pihaknya juga akan mengunjungi Mahkamah Agung hingga para ketua umum partai.

>>> Efek OPEC Tambah Produksi Minyak Dinilai Minim ke Harga BBM RI

"Setelah ini kita akan ketemu dengan Mahkamah Agung, mungkin minggu depan, dan semua lembaga negara nanti kita akan temui termasuk dengan Presiden kami akan temui," ujarnya.