Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Yuliasman Chaniago, Co-Founder dan Sekretaris Jenderal Indonesian Continuity and Resilience Association (InCRA), menyoroti bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini menghadapi guncangan keuangan yang bersifat struktural, bukan siklusal.

Defisit JKN terus melebar dari tahun ke tahun, rasio klaim melampaui 100%, aset cadangan menyusut, dan jutaan peserta tercatat tidak aktif.

Selain itu, evaluasi iuran yang diwajibkan oleh regulasi tidak dijalankan selama hampir lima tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa amanat konstitusi tentang jaminan sosial belum sepenuhnya direalisasikan.