Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun tata kelola kekayaan negara yang modern, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Kehadiran Danantara tidak sekadar menjadi instrumen investasi negara, tetapi juga mencerminkan upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat bagi generasi mendatang.

>>> Istana Tunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik S. Deyang

Melalui konsep sovereign wealth fund (SWF), aset-aset negara dikonsolidasikan dalam satu lembaga profesional agar mampu menghasilkan nilai tambah, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sekaligus menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Nilai aset yang dikelola diperkirakan telah melampaui US$1 triliun, menjadikan Danantara sebagai salah satu pengelola aset negara terbesar di dunia.

Selama bertahun-tahun, pengelolaan aset negara, khususnya melalui BUMN, kerap menghadapi persoalan tata kelola.

Tidak sedikit aset negara yang menjadi sumber inefisiensi, pemborosan, bahkan praktik korupsi yang menggerus kekayaan nasional.

Padahal, aset tersebut seharusnya menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Restrukturisasi Besar-besaran BUMN

Dalam 18 bulan pertama operasionalnya, Danantara telah melakukan restrukturisasi besar-besaran. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 entitas BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.

Pemerintah bahkan menargetkan jumlah BUMN akan terus dirampingkan hingga sekitar 350 entitas pada akhir 2026.

Langkah konsolidasi tersebut bukan semata-mata bertujuan mengurangi jumlah perusahaan, melainkan memperbaiki struktur bisnis agar lebih efisien, sehat, dan produktif.

Pemerintah memperkirakan restrukturisasi tersebut mampu menghasilkan penghematan biaya operasional (overhead) lebih dari Rp50 triliun. Nilai efisiensi ini diperkirakan masih akan meningkat seiring berlanjutnya proses reorganisasi.

Namun, ukuran keberhasilan Danantara tidak boleh berhenti pada efisiensi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana aset negara benar-benar mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.