Prabowo: Danantara Kini Kelola Aset Lebih dari Rp17.960 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia saat ini mengelola aset negara senilai lebih dari US$1 triliun.
Dalam rupiah, nilai tersebut setara dengan lebih dari Rp17.960 triliun dengan asumsi kurs Rp17.960 per dolar AS.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Ia menjelaskan Danantara merupakan dana kedaulatan pertama yang dibentuk Indonesia untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset negara.
"Kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara.
Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Frasa tersebut menggambarkan pengelolaan kekayaan negara sebagai modal bagi pembangunan Indonesia di masa depan.
"Daya: energi, Anagata: masa depan, Nusantara: tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan," katanya.
Aset yang dikelola Danantara akan menjadi cadangan untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Prabowo menekankan dana ini dimanfaatkan bagi generasi mendatang.
"Ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita.
Dan Alhamdulillah kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini, yang nilai asetnya bernilai lebih dari US$1.000 miliar," kata Prabowo.
Pembentukan Danantara bertujuan menyatukan dan menata pengelolaan aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai entitas.
"Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau, sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menertibkan praktik ilegal yang merugikan negara.
Hal itu mencakup pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, hingga under-invoicing dan transfer pricing.
Prabowo menilai praktik-praktik tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. "Yang tidak rasional adalah illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, underinvoicing, transfer pricing.
Itu adalah fraud, itu adalah pidana. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan.
Ini tidak, kita yakin kita di atas jalan yang benar," kata Prabowo.
Update Terbaru
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB






