BUMN harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan investasi, dan memperbesar penerimaan negara.

Politik Etis Konstitusional

Dalam konteks tersebut, Danantara sesungguhnya memikul tugas yang lebih besar, yakni menjalankan apa yang dapat disebut sebagai politik etis konstitusional.

Konsep ini memiliki akar sejarah yang panjang. Pada akhir abad ke-19, Belanda menghadapi krisis keuangan akibat perang dan berbagai persoalan fiskal.

Untuk memulihkan kondisi ekonomi, pemerintah kolonial menerapkan sistem cultuurstelsel atau tanam paksa yang menghasilkan keuntungan besar bagi negeri Belanda, tetapi meninggalkan penderitaan bagi rakyat Hindia Belanda.

Situasi tersebut mendorong Conrad Theodor van Deventer menulis artikel terkenal berjudul Een Ereschuld (Hutang Kehormatan) pada 1899.

Ia berpendapat bahwa Belanda memiliki utang moral kepada rakyat jajahannya dan harus membalasnya melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pembangunan.

>>> Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Dapat Cincin Emas Rp 214 Juta

Pemikiran tersebut kemudian melahirkan Politik Etis yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat pribumi melalui sekolah-sekolah seperti HIS, MULO, dan STOVIA.

Ironisnya, kebijakan itu justru melahirkan generasi intelektual yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia.

Pelajaran sejarah tersebut tetap relevan hingga hari ini. Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan kesejahteraan.

Kekayaan negara belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat.

Sementara itu, sejumlah negara tetangga berhasil memanfaatkan pengelolaan aset negara sebagai mesin pembangunan. Singapura memiliki Temasek Holdings, sedangkan Malaysia mengembangkan Khazanah Nasional Berhad.

Kedua lembaga tersebut menjadi contoh bagaimana pengelolaan aset negara yang profesional mampu mendukung investasi, memperkuat daya saing nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.