Pemerintah bersama DPR resmi menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) untuk APBN 2027.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR pada Kamis, 11 Juni 2026.

>>> Timnas Afrika Selatan Bidik Sejarah Lolos ke Babak Gugur Piala Dunia 2026

Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN 2027.

Dalam kesepakatan, defisit APBN ditetapkan pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, target penerimaan negara dinaikkan batas bawahnya dari 11,82% menjadi 12,01%, dengan batas atas 12,40% terhadap PDB.

Asumsi dasar ekonomi makro juga disepakati, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,7%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, dan nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

>>> PT Danantara Sumberdaya Indonesia Jadi Perantara Ekspor Tunggal Komoditas

Keputusan ini diambil setelah Komisi XI DPR menerima laporan dari tiga Panitia Kerja (Panja) yang membahas sektor pertumbuhan, penerimaan, dan defisit.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa parameter tunggal akan ditentukan setelah laporan sementara akhir semester.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menerima penuh hasil kerja bersama ini. Kesepakatan KEM PPKF juga mencakup target pembangunan sosial, kesejahteraan, dan lingkungan hidup.

Indikator pembangunan yang disepakati antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,30%–4,87%, tingkat kemiskinan 6,0%–6,5%, kemiskinan ekstrem 0%, gini rasio 0,362–0,367, indeks modal manusia 0,575, nilai tukar petani dan nelayan 0,8038, proporsi lapangan kerja formal baru 40,81%, GNI per kapita US$5.800–US$5.840, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,84.

>>> WSBP Tambah Bidang Usaha Baru untuk Perkuat Bisnis Beton Terintegrasi

Seluruh indikator ini akan diproyeksikan ke dalam pembahasan rincian belanja pusat dan daerah. Dokumen final KEM PPKF akan diserahkan untuk proses regulasi anggaran selanjutnya.