Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia sepanjang Semester I 2026 tetap terjaga.

Hal ini terjadi meskipun perekonomian global dibayangi perlambatan, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan.

>>> Samsung Luncurkan Kartu Kredit Pertama di AS, Samsung Galaxy Card

Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menjaga ketahanan sektor keuangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/7).

"Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga.

Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK," ujar Purbaya.

APBN sebagai Shock Absorber

Dari sisi fiskal, pemerintah terus memanfaatkan APBN sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Hingga Semester I 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,4% secara tahunan, sementara belanja negara meningkat 17,8%.

>>> Apakah TKA 2026 Menentukan Kelulusan Sekolah? Ini Penjelasannya

Keseimbangan primer masih membukukan surplus dan defisit APBN hingga akhir tahun diproyeksikan tetap terkendali di level 2,85% terhadap PDB.

Pemerintah juga melanjutkan langkah menjaga stabilitas ekonomi domestik melalui optimalisasi penempatan uang negara pada bank umum, menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, serta memberikan stimulus berupa diskon transportasi dan insentif impor.

APBN juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan fasilitas kesehatan, dan dukungan penanganan bencana.

Ke depan, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

>>> Apakah Nilai TKA Menentukan Kelulusan SNBP 2027? Ini Penjelasannya

"Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Purbaya.