Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal ini disampaikan meskipun harga minyak dunia sempat melonjak hingga menyentuh level US$100 per barel.

>>> Kuasa Hukum dr. Tifa Tantang Jokowi Buktikan Keaslian Ijazah di Pengadilan

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembenahan mekanisme distribusi. Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran sehingga volume konsumsi dapat dikendalikan tanpa perlu menambah kuota.

"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu.

Nanti kalau itu kita tunggu si Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain ya saya akan lihat nanti," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Purbaya menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia tidak menjadi kejutan bagi pemerintah. Asumsi harga tersebut telah diantisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Berarti kan berbalik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan 100, berarti keadaannya bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti.

Anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," terangnya.

Ia juga memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat meski tekanan harga minyak meningkat.

Namun, kenaikan harga energi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas, terutama untuk menambah belanja kementerian, lembaga, maupun transfer ke daerah.

"Masih (kuat).

Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya.

>>> Pasar Otomotif Malaysia Bergairah, Penjualan Mobil Semester I Naik 3 Persen

Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi enggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru kan," ujarnya.