Rabu / 17-06-2026, 13:00 WIB
Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026. Dokumen ini memuat delapan pesan kunci tentang arah kebijakan fiskal ke depan.
Jumat / 12-06-2026, 12:36 WIB
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5%, defisit APBN 1,80-2,40% terhadap PDB.
Jumat / 12-06-2026, 10:56 WIB
DPR dan pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Defisit APBN ditetapkan 1,8-2,4 persen terhadap PDB, dengan target inflasi 1,5-3,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Jumat / 12-06-2026, 10:29 WIB
Panitia Kerja Penerimaan Negara Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati kenaikan target pendapatan negara dalam KEM-PPKF 2027 menjadi 12,01-12,40 persen terhadap PDB.
Kamis / 11-06-2026, 19:52 WIB
DPR dan pemerintah menyepakati target defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8% hingga 2,4% PDB. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kemenkeu, Bappenas, BI, dan OJK.
Kamis / 11-06-2026, 19:13 WIB
Komisi XI DPR bersama pemerintah resmi mengesahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,8-6,5 persen, dengan defisit lebih rendah dari 2026.
Kamis / 11-06-2026, 19:04 WIB
Pemerintah dan DPR menyepakati KEM PPKF 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen serta defisit APBN maksimal 2,4 persen.
Kamis / 11-06-2026, 18:44 WIB
Panitia Kerja Penerimaan Komisi XI DPR menaikkan batas bawah target penerimaan negara menjadi 12,01% terhadap PDB dalam pembahasan KEM PPKF 2027.
Selasa / 09-06-2026, 19:56 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan anggaran Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 mencapai Rp1.896 triliun, tertuang dalam dokumen KEM-PPKF.
Selasa / 09-06-2026, 12:09 WIB
Fraksi PDIP mengkritik rancangan KEM PPKF 2027 karena transfer ke daerah dinilai belum sesuai UU HKPD. Lima poin besar disorot, termasuk target pertumbuhan dan belanja negara.
