Pengamat Kritik Target Pendapatan Negara 2027 yang Dinaikkan
Target pendapatan negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menuai kritik.
Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan target menjadi 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB.
Kebijakan itu dinilai sulit tercapai jika melihat tren beberapa tahun terakhir. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyoroti rendahnya rasio pajak nasional.
"Kalau melihat kinerja tahun lalu, tax ratio hanya 9,3%. Itupun dengan ijon atau menahan restitusi dan cara lainnya.
Tanpa hal tersebut, kita estimasikan hanya 8,59% hingga 9%," ujar Fajry.
Fajry menambahkan, pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir tidak selaras dengan penerimaan pajak. Pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
"Masalahnya, angka pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir dianggap oleh sebagian akademisi tidak mencerminkan kondisi riil. Penerimaan pajak yang dihasilkan tidak selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi.
Ini kemudian menjadi beban bagi tax ratio," kata Fajry.
Penundaan hak wajib pajak seperti restitusi juga disoroti sebagai strategi penopang penerimaan sementara. Fajry menyebut hal itu berisiko memicu masalah baru.
"Hal tersebut akan menjadi bom waktu bagi APBN 2027. Karena jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah, seperti untuk restitusi akan meningkat," terang Fajry.
Berdasarkan kalkulasi, target baru memicu kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp450 triliun hingga Rp500 triliun dari proyeksi perpajakan 2026.
Instrumen baru seperti pajak karbon dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai belum mencukupi.
Fajry menilai penyusunan target yang didasarkan pada kebutuhan belanja, bukan potensi riil, memaksa aparat pajak bergerak terlalu agresif.
"Inilah yang menyebabkan target penerimaan sering tidak realistik dan memaksa DJP untuk berburu di kebun binatang ataupun terjadi aggressive tax collection bahkan hak wajib pajak ditahan oleh negara," katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Fajry menyarankan pemerintah mengubah arah penyusunan APBN dengan menyesuaikan belanja negara berdasarkan kapasitas riil pendapatan.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah menyepakati angka KEM-PPKF 2027 sebesar 12,01 persen sampai 12,40 persen terhadap PDB.
Angka itu meningkat dari usulan awal pemerintah di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen.
Update Terbaru
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Casio Rilis G-Shock Ungu Transparan Kolaborasi dengan Sneaker Politics
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB






