Polri Tegaskan Bhabinkamtibmas Tidak Tagih Pajak, Hanya Bantu Koordinasi
Polri memastikan personel Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan untuk memungut, memeriksa, atau menagih pajak kepada masyarakat.
Penegasan ini disampaikan menyusul polemik yang muncul setelah terbitnya aturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan seluruh kewenangan di bidang perpajakan tetap berada di DJP sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat," tegas Isir.
Menurut Isir, kerja sama antara Polri dan DJP hanya berbentuk koordinasi antarlembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam sinergi tersebut, Bhabinkamtibmas menjalankan peran pembinaan masyarakat serta membangun jejaring informasi di tingkat wilayah, bukan mengambil alih tugas petugas pajak.
Ia menegaskan kehadiran Bhabinkamtibmas bersifat preventif dan persuasif sehingga tidak boleh dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan DJP untuk melakukan tindakan terhadap wajib pajak.
"Sinergi dengan instansi lain harus tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan Polri," ujarnya.
Isir juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam koordinasi bersama DJP.
Menurutnya, tugas utama Bhabinkamtibmas tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan membangun komunikasi dengan masyarakat, sedangkan urusan teknis perpajakan sepenuhnya menjadi kewenangan DJP.
Polemik mengenai pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mencuat setelah DJP menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Dalam regulasi tersebut, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan untuk membantu memetakan potensi pajak di wilayah masing-masing.
Meski demikian, DJP telah menegaskan bahwa keterlibatan keduanya hanya sebatas koordinasi dan penyediaan informasi, bukan untuk melakukan pemeriksaan maupun penagihan pajak.
Sementara itu, TNI AD juga menegaskan Babinsa tidak memiliki kewenangan untuk menagih pajak kepada masyarakat.
Update Terbaru
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB






