Selasa / 14-07-2026, 11:33 WIB
PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak pertama yang menjadi pilot project program kepatuhan kolaboratif DJP, termasuk integrasi data perpajakan dan Tax Control Framework.
Selasa / 14-07-2026, 11:08 WIB
PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai implementasi program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) melalui penerapan Tax Control Framework dan integrasi data perpajakan.
Senin / 13-07-2026, 19:43 WIB
DJP mulai menjadikan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Seluruh proses pengawasan hingga banding akan terpusat di platform tersebut.
Senin / 13-07-2026, 18:58 WIB
DJP Kemenkeu menggandeng Pertamina untuk membangun sistem perpajakan transparan melalui cooperative compliance model, mengintegrasikan data transaksi secara langsung.
Senin / 13-07-2026, 15:48 WIB
Direktorat Jenderal Pajak masih menunggu arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait evaluasi kebijakan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
Senin / 06-07-2026, 12:53 WIB
DJP mencatat kurang bayar pajak ASN mencapai Rp9,16 triliun per 22 Juni 2026, naik signifikan dari Rp5,05 triliun tahun lalu.
Minggu / 05-07-2026, 18:49 WIB
DJP menegaskan fasilitas PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tetap berlaku. Batas waktu tarif PPh Final 0,5 persen juga dihapus untuk wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan.
Rabu / 01-07-2026, 19:14 WIB
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut enam kategori pedagang online yang tidak dikenai PPh Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.
Rabu / 01-07-2026, 17:00 WIB
DJP menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital naik menjadi Rp24 triliun per tahun setelah memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.
Rabu / 01-07-2026, 15:07 WIB
DJP mengimbau pedagang online jujur soal omzet. Pengecekan silang data akan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta.
Rabu / 01-07-2026, 06:45 WIB
DJP mengakui aturan pemotongan PPh untuk pencairan dana JHT sudah kuno. Protes masyarakat mendorong kajian kenaikan batas bebas pajak dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta atau Rp100 juta.
Rabu / 01-07-2026, 06:35 WIB
DJP menjelaskan perhitungan pajak pencairan JHT. Saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas itu dikenakan tarif final 5 persen setelah dikurangi threshold.
