Senin / 15-06-2026, 18:20 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan pagu indikatif Rp 5,40 triliun untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI, sedikit lebih rendah dari alokasi 2026.
Senin / 15-06-2026, 17:00 WIB
Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengaktifkan 24.672 wajib pajak dormant hingga Juni 2026. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp 20,63 triliun, menjadi kontributor terbesar perluasan basis pajak.
Senin / 15-06-2026, 17:00 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Coretax. Pelaku menggunakan berbagai modus, termasuk pesan palsu dan situs web tiruan. Wajib pajak diminta melapor melalui kanal resmi.
Senin / 15-06-2026, 16:44 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaktifkan kembali 24.672 wajib pajak dormant hingga 12 Juni 2026. Langkah ini berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp20,63 triliun.
Senin / 15-06-2026, 16:32 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026, berasal dari wajib pajak baru, PKP baru, dan reaktivasi WP dormant.
Senin / 15-06-2026, 14:59 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengaktifkan kembali 24.672 wajib pajak dormant hingga 12 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan basis pajak dan telah menyumbang Rp20,63 triliun ke kas negara.
Senin / 15-06-2026, 13:33 WIB
Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan Rp 23,5 triliun dari program perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026. Capaian ini ditopang tiga sektor utama.
Jumat / 12-06-2026, 12:36 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak mengubah perlakuan perpajakan bagi kreator digital. Mereka termasuk pekerjaan bebas, tidak berhak tarif PPh Final 0,5%.
Kamis / 11-06-2026, 16:20 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mencatat 2.756.803 wajib pajak baru hingga 9 Juni 2026, dengan penerimaan Rp 726,87 miliar. Integrasi NIK menjadi NPWP dan sistem Coretax menjadi pemicu utama.
Rabu / 10-06-2026, 16:28 WIB
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk menutup celah praktik pemecahan usaha (firm splitting) yang merugikan negara hingga Rp5,1 triliun per tahun.
Rabu / 10-06-2026, 14:30 WIB
DJP mengungkap 93.260 wajib pajak terindikasi menyalahgunakan fasilitas PPh Final UMKM 0,5% melalui modus pemecahan usaha (firm splitting) dan bunching.
Rabu / 10-06-2026, 14:12 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menemukan 93.260 wajib pajak terindikasi melakukan firm splitting untuk menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Praktik ini dinilai sebagai penghindaran pajak.
