Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp198,71 triliun hingga periode September 2026.

Nilai restitusi tersebut mengalami penurunan sebesar 38,08% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp320,91 triliun.

Pengembalian pajak terbesar didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati merinci kelompok pajak tersebut.

Komposisinya terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp59,08 triliun serta PPN dan PPnBM sebesar Rp137,79 triliun.

Selain itu, terdapat restitusi dari jenis pajak lainnya yang tercatat sebesar Rp1,84 triliun.

Nilai dari kelompok pajak lainnya itu meningkat dari Rp1,04 triliun pada September 2025 menjadi Rp1,84 triliun pada September 2026.

Menteri Keuangan menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar mempercepat proses pengembalian pajak bagi pelaku usaha.

Percepatan tersebut ditujukan bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memerlukan arus kas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP masih harus mengumpulkan sekitar Rp750 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir 2026.

Penerimaan pajak sampai 30 September 2026 telah mencapai Rp1.607 triliun atau 68,2% dari target APBN sebesar Rp2.357 triliun.

Capaian penerimaan pajak tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 24,1% secara tahunan.

DJP menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat pemungutan pajak hingga Desember 2026.