Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghadapi sisa kewajiban penerimaan pajak sekitar Rp750 triliun pada tiga bulan terakhir tahun ini.

Hingga 30 September 2026, realisasi pengumpulan pajak tercatat menyentuh angka Rp1.607,6 triliun atau setara dengan 68,2 persen dari target APBN.

Strategi dan Sektor Unggulan Pengumpulan Pajak

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa capaian tersebut mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 24,1 persen.

Otoritas pajak akan mengoptimalkan pengawasan serta menggali potensi tersembunyi selama periode Oktober hingga Desember mendatang.

Upaya itu memanfaatkan data perpajakan yang terkumpul guna memperkuat pemeriksaan serta penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, DJP mengandalkan pungutan dari transaksi digital luar negeri, pajak penghasilan lokapasar, serta kebijakan keringanan sanksi.

Sektor usaha prioritas yang diamati mencakup perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi, serta pergudangan.

Sektor khusus yang mendapat sorotan meliputi perdagangan daring, bahan bakar minyak, logam dasar, CPO, serta minyak dan gas bumi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa perbaikan administrasi melalui sistem Coretax turut mendongkrak pertumbuhan.

Pemerintah juga mulai melonggarkan pengelolaan restitusi pajak yang dikerjakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Kelompok pajak penghasilan nonmigas mencapai Rp809,3 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 17,6 persen.

Sementara itu, PPh migas mengalami lonjakan 128,2 persen menjadi Rp43,6 triliun akibat kenaikan harga minyak bumi.

Penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp683,3 triliun atau naik 38,6 persen dari periode sebelumnya.

Di sisi lain, sektor PBB dan pajak lainnya justru mengalami penurunan 24,8 persen menjadi Rp71,4 triliun.

Penerimaan PPh Pasal 21 menyumbang Rp189,4 triliun yang ditopang peningkatan penghasilan karyawan.

PPh badan terkumpul Rp276,7 triliun dengan pertumbuhan 29 persen yang didorong sektor terkait komoditas kelapa sawit.

PPN dalam negeri melonjak 51,3 persen menjadi Rp369,5 triliun yang dipicu aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak.

Adapun PPN impor mencapai Rp293,9 triliun atau tumbuh 28,1 persen akibat harga minyak dan pelemahan rupiah.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan PPN dalam negeri akan mengalami moderasi seiring penerapan pelonggaran restitusi pajak.