Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pendidikan gratis.

Kebijakan tersebut didukung oleh alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun yang telah disiapkan dalam APBN tahun 2027 mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa dana tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung program sekolah gratis.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua sekolah swasta akan secara otomatis mendapatkan fasilitas pembiayaan pendidikan gratis tersebut.

Pemerintah perlu melakukan proses verifikasi serta pendataan secara cermat guna menentukan sekolah swasta yang memenuhi kriteria penerima.

Lalu menjelaskan bahwa karakteristik dan kemampuan pembiayaan di antara lembaga pendidikan swasta sangatlah beragam di lapangan.

Sebagian institusi memiliki keunggulan tersendiri seperti menerapkan kurikulum tambahan atau internasional di luar kurikulum nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini sedang menyusun daftar serta melakukan pemetaan terhadap sekolah sasaran program.

Pendataan diharapkan berjalan secara transparan dan objektif agar anggaran negara dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Ia berharap kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta dapat menjadi langkah konkret untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang selama ini kerap terjadi antara sekolah negeri dan swasta.