Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran pemerintah hingga 40 persen.

Langkah tersebut dilakukan dengan menyatukan pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Kebijakan ini disampaikan saat pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu.

Penyatuan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran anggaran negara dan daerah yang dinilai masih besar.

Prabowo menerima laporan terkait besarnya kebocoran yang dipicu oleh korupsi, penggelembungan, serta sistem pengadaan yang tidak seragam.

Setiap rumah sakit di berbagai wilayah kerap membeli obat secara terpisah dengan spesifikasi sama tetapi harga berbeda.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam proses pengadaan di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Pemerintah berencana mengonsolidasikan proses pengadaan agar pembelian dapat dilakukan secara terpusat.

Ratusan kabupaten dan kementerian tidak lagi melakukan pembelian sendiri-sendiri secara terpisah.

Kebijakan konsolidasi ini dihitung menggunakan asumsi total belanja barang dan jasa dalam APBN sekitar Rp1.200 triliun.

Potensi dana yang dapat diselamatkan melalui efisiensi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp400 triliun.

Pemerintah berencana mengembalikan hasil efisiensi belanja tersebut kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat akan memberikan tambahan dana sekitar Rp100 miliar kepada setiap pemerintah provinsi.

Sementara itu, setiap kabupaten direncanakan memperoleh tambahan anggaran minimal Rp20 miliar.

Namun, jadwal pelaksanaan realokasi anggaran tersebut belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah.

Kementerian Keuangan melaporkan APBN hingga Oktober mengalami defisit Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap PDB.

Angka defisit tersebut meningkat dibandingkan posisi pada September yang mencapai 1,24 persen terhadap PDB.