Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso.

Sanksi itu terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan keputusan diambil Majelis KKEP usai sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Pelanggaran dan Dasar Putusan

Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut.

Sembilan orang saksi dihadirkan dalam sidang etik, termasuk saksi meringankan.

Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam akses ilegal.

Akses tersebut dilakukan melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas pelanggaran itu, Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Ketentuan itu juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Wakil Ketua Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota Majelis KKEP adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Selain itu, ada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.