Momen Irjen Eko Hadi keluar Gedung Propam Polri menjadi sorotan publik setelah ia resmi menjalani sidang etik.

Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan terhadap dirinya.

Sanksi tersebut diberikan berkaitan dengan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan sidang etik ini diambil oleh Majelis KKEP setelah melalui proses persidangan panjang selama sembilan jam.

Sidang etik yang memeriksa pelanggaran tersebut dimulai sejak pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat.

Keterangan resmi terkait jalannya keputusan sidang disampaikan langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan rincian keputusan Majelis KKEP kepada awak media usai persidangan selesai.

Kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama perwira tinggi ini menyita perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Langkah tegas institusi kepolisian diambil guna menjaga integritas serta penegakan hukum di internal korps bhayangkara.

Proses hukum lanjutan serta pengawasan terhadap putusan ini terus berjalan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku.