Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso.

Sanksi itu terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan keputusan diambil Majelis KKEP usai sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Pelanggaran Kode Etik

Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Dalam sidang etik, sembilan orang saksi dihadirkan, termasuk saksi meringankan.

Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Akses tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran itu, Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Ketentuan itu juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo.

Posisi Wakil Ketua KKEP diisi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.

I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Eko Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Selain itu, ada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.