Komisi III DPR menargetkan RUU Penyadapan selesai dibahas dan disahkan pada masa sidang II hingga akhir 2026.

Target itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, saat mengusulkan agar RUU Penyadapan masuk Prolegnas Prioritas 2026 di Badan Legislasi DPR, Selasa (17/11).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan lantas memastikan apakah penyadapan akan diselesaikan tahun ini.

Hinca menjawab bahwa pihaknya akan mengejar penyelesaian pada tahun ini.

Belum Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2026

Bob menyatakan Baleg DPR akan mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2026 karena RUU Penyadapan tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Menurutnya, RUU Penyadapan awalnya merupakan usulan Baleg DPR, tetapi Komisi III sudah memulai rapat pendahuluan atau kajian bersama Badan Keahlian DPR.

Bob menyebut inisiatif itu belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan terkait sudah dilakukan.

Hinca optimistis RUU Penyadapan rampung pada 2026 karena RUU Perampasan Aset yang menjadi prioritas lain sudah memasuki tahap akhir.

RUU Penyadapan mencuat bersamaan dengan kasus penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

DPR telah membahas RUU tersebut bersama Baintelkam Polri sehari sebelumnya.

Hinca menilai situasi dan kondisi yang terjadi memungkinkan RUU Penyadapan didahulukan dan diprioritaskan.

Untuk Perolehan Prioritas 2027, Komisi III mengajukan lima RUU, yakni RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Penyadapan, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.