Mabes Polri terus mendalami kemungkinan adanya end user lain selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan Kapolri berkomitmen menuntaskan kasus ini melalui tim khusus yang diketuai Kabareskrim.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam, Selasa (17/11).

Status Penyidikan Dugaan Makar

Isir juga mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dengan peningkatan status itu, Bareskrim Polri menilai telah menemukan unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Selain Slamet, ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini, Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar, sementara Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.