Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso.

Pemecatan itu terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan keputusan diambil Majelis KKEP usai sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Sembilan Saksi dan Dasar Pelanggaran

Eko Hadi dinilai terbukti melanggar kode etik dalam penyadapan ilegal tersebut.

Sidang etik menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk saksi yang meringankan.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Wakil Ketua Irjen Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota Majelis KKEP adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta permufakatan akses ilegal.

Akses tersebut dilakukan melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Ia juga dijerat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.