Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk mengusung atau mencalonkan calon wakil presiden.

Alasannya, DPD bukan partai politik melainkan lembaga representasi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sultan di Jakarta pada Selasa (17/11), merespons dukungan sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dukungan Senator Bersifat Personal

Sultan menjelaskan bahwa dukungan tersebut muncul dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen.

Kedekatan sejumlah anggota DPD dengan Dasco, termasuk penilaian atas perhatiannya terhadap kepentingan daerah, menjadi latar belakang dukungan itu.

"Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah.

Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga," kata Sultan.

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa dukungan politik yang disampaikan anggota DPD tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga.

Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing.

DPD bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon.

"Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan," ujar Sultan.

DPD RI memiliki 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah itu menjadikan DPD sebagai salah satu kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Namun, besarnya jumlah anggota tidak serta-merta menjadikan DPD sebagai kekuatan politik yang dapat mengusung kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.