Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan atas ramainya desakan untuk membuka dan memverifikasi ijazah seluruh anggota dewan.

Desakan tersebut muncul di tengah publik menyusul dinamika politik nasional yang melibatkan polemik dokumen pendidikan.

Menurut Dasco, dokumen syarat pendidikan setiap anggota DPR sebenarnya sudah terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum.

Masyarakat dapat melihat langsung data-data mengenai para calon legislatif tersebut sebelum mereka resmi dilantik.

Petisi Transparansi Pendidikan

Selain di media sosial, petisi yang menuntut transparansi ijazah anggota DPR juga beredar di platform change. org.

Petisi itu diinisiasi oleh seorang warga bernama Farida Octavia untuk mendesak audit keabsahan ijazah secara independen.

Hingga siang hari, petisi tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak 21.600 orang.

Dalam naskah petisinya, pemrakarsa menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif kini berada di titik krusial.

Publik dinilai berhak memastikan para pembuat undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan sah yang diperoleh secara jujur.

Pembahasan RUU Penyadapan

Di sisi lain, Dasco juga memberikan penjelasan terkait proses pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.

Pihaknya mengklaim telah melibatkan para ahli serta masyarakat melalui mekanisme rapat dengar pendapat di parlemen.

Koordinasi intensif bersama berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkaya substansi aturan dalam RUU Penyadapan.

Pimpinan DPR memastikan pengawasan terus berjalan agar seluruh proses legislasi tersebut berlangsung secara transparan.