DPR berencana mengkaji wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.

Rencana tersebut akan dibahas secara mendalam oleh Komisi IV yang membidangi sektor kehutanan.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan kajian ini diperlukan guna melihat sisi positif dan negatifnya.

Tujuan utama dari pembahasan itu adalah menjaga agar satwa langka tersebut tidak punah.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengingatkan langkah tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan.

Ia menilai Ujung Kulon merupakan habitat utama dan terakhir bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.

Kawasan tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

Kementerian Kehutanan sebelumnya menyebut wilayah Ujung Kulon cukup rentan terhadap ancaman bencana alam.

Pengembangan habitat kedua menjadi salah satu strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko.

Aturan Perlindungan Satwa Dilindungi

Alex merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang setiap orang menangkap hingga memperniagakan satwa yang dilindungi.

Oleh karena itu, pemerintah disarankan tidak mengambil keputusan gegabah dan perlu mengkaji ulang mulai dari risiko ekologis hingga aspek pendanaan.

Kementerian Kehutanan sendiri menjelaskan pengembangan habitat kedua menjadi pilihan strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyatakan upaya pengembangan habitat kedua ini telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu.