Rapat Paripurna ke-12 DPR masa sidang II 2026-2027 resmi menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR pada Selasa (17/11).

Rancangan undang-undang tersebut sebelumnya merupakan usul dari Badan Legislasi DPR yang telah dibahas bersama Badan Keahlian.

Mekanisme Pembentukan dan Putusan MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin sidang paripurna saat menanyakan persetujuan dari para anggota dewan.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan pihaknya kini menunggu pemerintah menyerahkan surat presiden serta daftar inventarisir masalah untuk pembahasan resmi.

Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menerangkan bahwa aturan tersebut merupakan kumulatif terbuka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK nomor 81/PUU-XXIII/2025 mengamanatkan agar tata cara pembentukan undang-undang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Aturan baru tersebut berbeda dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan selama ini.

Penerapan Mekanisme Kilat

Dalam rapat perdana awal November lalu, Bob Hasan menyebut RUU ini akan mengatur mekanisme fast-track atau kilat.

Proses cepat tersebut dipastikan tidak akan mengabaikan prosedur formil serta unsur partisipasi bermakna dari publik.

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono memaparkan bahwa rancangan undang-undang itu akan mencakup 12 bab serta 92 pasal.

Sebanyak 21 pasal diambil dari UU PPP, sementara 71 pasal lainnya merupakan materi baru yang akan menjadi acuan utama.