Ketentuan dan Syarat DPR Susun RUU Kilat Lewat Mekanisme Cepat
Rapat Paripurna DPR telah menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR.
Regulasi baru tersebut salah satunya akan mengatur mekanisme penyusunan undang-undang secara cepat atau yang dikenal sebagai fast-track legislation.
Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa RUU Tata Cara Pembentukan UU nantinya terdiri dari 12 bab dan 92 pasal.
Dari total tersebut, sebanyak 71 pasal merupakan materi baru sedangkan 21 pasal lainnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Mekanisme fast-track legislation sendiri hanya dapat ditempuh apabila memenuhi enam kondisi spesifik yang telah ditentukan.
Syarat pertama adalah mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang mempunyai urgensi untuk segera diberlakukan dalam waktu dekat.
Syarat kedua yaitu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan batas waktu tertentu untuk melakukan perubahan atau penggantian undang-undang.
Kondisi ketiga mencakup keperluan untuk mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas saja.
Keempat, mekanisme ini dapat dipakai guna memperbaiki kesalahan teknik penulisan yang terdapat di dalam naskah.
Kelima, penyusunan kilat berlaku untuk mengubah bagian lampiran dari suatu undang-undang yang berlaku.
Syarat keenam adalah menghadapi keadaan tertentu yang menunjukkan adanya urgensi mendesak untuk membentuk undang-undang melalui prosedur cepat.
Selain enam syarat utama tersebut, terdapat pula lima batasan penting yang wajib dipenuhi oleh para pembuat undang-undang.
Batasan pertama adalah harus terdapat situasi tertentu yang menuntut kondisi darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional.
Batasan kedua mengharuskan proses tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kejelasan rumusan, serta dapat dilaksanakan.
Ketiga, penyusunan kilat tetap wajib menjamin adanya keterlibatan publik secara proporsional.
Keempat, harus didukung dengan adanya kajian naskah akademik yang memadai.
Batasan kelima mensyaratkan proses pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam konstitusi.
Update Terbaru
Bilal Hasan Akui Kekalahan Perdana, Siap Kembali ke Oktagon
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Fosil Dinosaurus Nanotyrannus Milik Petani Montana Terjual Rp 47,3 Juta Dolar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Empat Exco FFI Mundur, Plt Ketua AFP NTB Soroti Tata Kelola Futsal Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 00:47 WIB
Garuda Muda Unggul 1-0 di Babak Pertama, Selebrasi Prabowo Jadi Sorotan
Rabu / 18-11-2026, 00:46 WIB
Beri Saya Kesempatan, Raffi Ahmad Tanggapi Desakan Mundur dari Jabatan Utusan Presiden
Rabu / 18-11-2026, 00:44 WIB
Gol Wildan Antar Perbanas Juara Campus League Futsal Jabodetabek
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kunci Tiket ke Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Timnas Indonesia U-20 Alami Kendala Fisik dan Mental di Turki
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Mariano Peralta Ungkap Adaptasi di Persib dan Keramaian Bandung
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Siapa James Bond Termuda dan Tertua? Lazenby 29 Tahun, Moore 57 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 00:40 WIB
Jadwal Padat, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi Persija
Rabu / 18-11-2026, 00:38 WIB
No Man Left Behind, The Duda's Minus One Tegaskan Tetap Berempat di Tengah Polemik Rp14,7 M
Rabu / 18-11-2026, 00:36 WIB
UEFA Dukung Philippe Diallo Tantang Infantino di Pemilihan Presiden FIFA 2027
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB
Investigasi Honda: 1 Juta Mobil Diduga Alami Gangguan Start/Stop
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB






