Ketentuan dan Syarat DPR Susun RUU Kilat Lewat Mekanisme Cepat
Selasa / 17-11-2026, 16:07 WIB
Simak 6 syarat dan batasan resmi bagi DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang secara kilat atau fast-track legislation.
Selasa / 17-11-2026, 16:07 WIB
Simak 6 syarat dan batasan resmi bagi DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang secara kilat atau fast-track legislation.
Selasa / 17-11-2026, 10:35 WIB
DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-12 untuk menentukan status usul inisiatif parlemen.
Sabtu / 14-11-2026, 07:35 WIB
Rincian hak keuangan, uang pensiun, dan fasilitas negara yang akan diterima Gibran Rakabuming Raka setelah berhenti dari jabatan wakil presiden.
Jumat / 13-11-2026, 17:35 WIB
Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh fasilitas kendaraan dinas serta pengemudi yang ditanggung negara setelah resmi mundur dari posisi wakil presiden.
Jumat / 13-11-2026, 06:56 WIB
Ketentuan mengenai UU Atur Hak Pensiun Gibran Setelah Mundur dari Wapres mengatur besaran dana pensiun serta berbagai fasilitas negara bagi mantan pejabat.
Selasa / 10-11-2026, 14:21 WIB
Pahami aturan konstitusional Hak Menyatakan Pendapat di DPR beserta syarat pengajuan dan mekanismenya berdasarkan undang-undang.
Minggu / 08-11-2026, 15:21 WIB
UU Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan durasi perjanjian kerja waktu tertentu paling lama empat tahun dari sebelumnya lima tahun.
Minggu / 08-11-2026, 14:14 WIB
Undang-undang baru mengatur bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh di perusahaan.
Minggu / 08-11-2026, 02:07 WIB
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan aturan baru mengenai besaran kompensasi PHK akibat perusahaan tutup.
Kamis / 08-10-2026, 10:14 WIB
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan DPR untuk menjawab kebutuhan buruh, namun menuai catatan kritis terkait celah aturan.
Selasa / 06-10-2026, 13:21 WIB
DPR secara resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani.
Selasa / 06-10-2026, 12:14 WIB
DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang turut dihadiri oleh perwakilan berbagai serikat buruh.