Hak keuangan yang melekat pada posisi Wakil Presiden tetap diberikan ketika seseorang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh uang pensiun apabila pengunduran dirinya berlaku resmi.

Besaran Pensiun dan Fasilitas Negara

Besaran pensiun mantan Wakil Presiden mengacu pada gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjalankan tugas pemerintahan.

Nominal pensiun pokok yang menjadi acuan perhitungan hak Gibran mencapai Rp 20.160.000 setiap bulan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan mengenai 100 persen gaji pokok terakhir pejabat negara.

Selain pembayaran pensiun bulanan, terdapat sejumlah tunjangan serta fasilitas negara yang menjadi hak mantan pejabat tersebut.

Fasilitas yang disediakan meliputi biaya kebutuhan rumah tangga, pelayanan kesehatan, satu unit rumah kediaman layak, serta kendaraan beserta pengemudinya.

Mekanisme pembayaran pensiun diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menetapkan penghentian hanya jika penerima meninggal dunia atau kembali menjabat.

Pemberian berbagai fasilitas dan dana pensiun tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama masa jabatan.