MPR menetapkan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penundaan jadwal dari rencana awal sebelumnya.

Persiapan Administrasi dan Tim Verifikasi

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden memerlukan tambahan waktu untuk berkonsultasi dengan partai politik pengusung.

MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk mengurus persiapan teknis sidang paripurna.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bertindak sebagai koordinator verifikasi dokumen kandidat yang diajukan oleh pemerintah.

Mekanisme Pengusulan Kandidat

Batas akhir penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden kepada pihak MPR paling lambat pada 25 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penentuan calon sepenuhnya kewenangan Presiden.

Mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna nantinya akan dilakukan secara tertutup menggunakan surat suara resmi.

Ketentuan Hukum dan Pengunduran Diri Gibran

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan ketentuan pengajuan kandidat mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Presiden berwenang mengusulkan dua nama dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon pada pemilu sebelumnya.

Persyaratan umum calon wakil presiden turut mengacu pada ketentuan pemilu yang mensyaratkan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas.

Kandidat juga dipastikan tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana berat lainnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.