Kamerun tercatat pernah menghapus posisi wakil presiden dalam sistem pemerintahannya selama puluhan tahun.

Kebijakan tersebut bermula sejak referendum pada tahun 1972 di bawah kepemimpinan Presiden Ahmadou Ahidjo.

Kala itu, negara di Afrika Tengah tersebut memilih untuk menerapkan sistem persatuan dan meninggalkan bentuk federasi.

Akibat keputusan itu, posisi wakil presiden dibiarkan kosong termasuk ketika Paul Biya memimpin mulai 1982.

Kondisi tanpa wakil presiden ini kerap memicu tanda tanya besar serta lelucon satir di kalangan masyarakat.

Warga setempat bahkan sempat membuat candaan di media sosial mengenai kunjungan singkat sang kepala negara.

Para pengamat menduga kekosongan posisi tersebut berkaitan dengan spekulasi suksesi internal dan perebutan pengaruh.

Parlemen Kamerun akhirnya menetapkan kembali aturan jabatan wakil presiden melalui sidang gabungan.

Aturan Baru dan Spekulasi Suksesi

Dalam sidang gabungan Majelis Nasional dan Senat yang didominasi partai penguasa, para anggota parlemen memberikan suara untuk meloloskan Undang-Undang tentang wakil presiden.

Aturan tersebut menetapkan bahwa wakil presiden akan secara otomatis mengambil alih jabatan jika Presiden Paul Biya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu bertugas.

Paul Biya, yang kini berusia 93 tahun, telah memimpin negara Afrika ini sejak 1982 dan menjadi kepala negara tertua di dunia yang masih menjabat.

Kendati ketentuan tersebut telah berlaku, pengamat mencurigai bahwa keengganan sebelumnya dalam mengangkat wakil berkaitan dengan spekulasi suksesi internal dan perebutan pengaruh.

Kekhawatiran itu turut mencakup dugaan upaya peralihan kekuasaan secara tertutup kepada figur terdekat seperti putranya, Franck Biya.

Di sisi lain, para ahli memperingatkan bahwa stagnasi politik yang berkepanjangan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor di negara tersebut.