Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan para gubernur di seluruh Indonesia bakal menetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 paling lambat pada 21 November.

Kepastian tersebut diberikan setelah kementerian terkait melakukan koordinasi serta sosialisasi bersama kepala daerah.

Para kepala daerah dinilai sudah memiliki pengalaman yang cukup dari periode sebelumnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyampaikan surat edaran berisi data ekonomi, ketenagakerjaan, serta panduan estimasi kebutuhan hidup layak.

Perumusan upah minimum ini melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

Penghitungan upah minimum tersebut mempertimbangkan variabel kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta kebutuhan hidup layak.

Mekanisme Penghitungan dan Jadwal Lanjutan

Dewan Pengupahan Daerah nantinya akan menggelar rapat berdasarkan data serta panduan dari kementerian untuk memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November, yang kemudian disusul oleh penetapan upah minimum sektoral provinsi pada lima hari berikutnya.

Formula penghitungan upah minimum tersebut menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Pemerintah juga menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik untuk mendukung akurasi penetapan.