Pemerintah mulai menyiapkan dasar pertimbangan penetapan upah minimum 2027 melalui penyusunan estimasi Kebutuhan Hidup Layak.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri menyusun perhitungan tersebut untuk tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa estimasi tersebut menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan sebelas parameter karakteristik daerah.

Hasil perhitungan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam proses penetapan upah minimum.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah untuk mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan estimasi KHL ini sendiri mengacu pada data konsumsi rumah tangga yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik tersebut kemudian menjadi landasan untuk menghitung tingkat kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah yang berbeda.

Penghitungan KHL mencakup empat komponen utama yang terdiri atas pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain komponen tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dalam menentukan upah minimum tahun 2027.

Formula penghitungan yang digunakan mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang antara 0,5 hingga 1,0.

Ketentuan penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Pemerintah menetapkan batas pengumuman UMP 2027 paling lambat pada tanggal 21 November 2026 di masing-masing wilayah.