Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon bukan pemberian izin penambangan.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan wilayah yang masuk penetapan WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan bagian dari kawasan taman nasional.

Penjelasan itu disampaikan menyusul sorotan terhadap Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang mencantumkan perairan sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon.

Riwayat Usulan Sejak 2013

Anggia menjelaskan pencantuman wilayah tersebut bukan kebijakan yang muncul tanpa proses.

Penetapannya merupakan bagian dari rangkaian administrasi dan usulan pemerintah daerah yang berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Riwayatnya bermula pada 2013 ketika Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan yang mencakup perairan laut di provinsi tersebut.

Usulan itu menjadi dasar penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pada 2015, melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, sebagian perairan di sekitar TNUK dimasukkan dalam cakupan WUP.

Penetapan itu kemudian memperoleh dasar melalui Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Pengaturan selanjutnya diperbarui melalui Kepmen Nomor 84. K/MB.

01/MEM. B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang menjadi acuan sebelum disesuaikan pada kebijakan 2026.

Menurut Anggia, keputusan terbaru bukan penetapan wilayah baru untuk penambangan di dalam taman nasional.

Substansi kebijakan itu berkaitan dengan pengulangan dan penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya.

"Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten," kata Anggia, Selasa (17/11/2026).