Rencana pemerintah untuk merelokasi satwa langka Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menuai sorotan.

Wacana pemindahan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Pemaparan itu dilangsungkan dalam ajang COP31 yang bertempat di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026).

Proyek translokasi ini disebut menggunakan skema pendanaan konservasi serta ditawarkan kepada para investor dan lembaga donor.

Pemerintah beralasan langkah tersebut merupakan mitigasi untuk mencegah kepunahan satwa akibat ancaman bencana alam.

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dinilai sangat rawan terhadap bahaya gempa bumi, tsunami, hingga erupsi letusan Gunung Anak Krakatau.

Peringatan Keras dari Pakar Ekologi

Para akademisi dan pakar ekologi lantas memberikan peringatan agar pemerintah tidak gegabah memindahkan satwa tersebut.

Prof. Ronny Rachman Noor selaku Pakar Genetika Ekologi IPB University menegaskan bahwa kesesuaian habitat badak melibatkan faktor yang kompleks.

Badak Jawa telah beradaptasi selama ratusan tahun dengan spesifikasi mikro yang ada di Ujung Kulon.

Faktor mikro tersebut meliputi kelembapan, curah hujan, vegetasi pakan, ketersediaan mineral tanah, hingga mikroorganisme lokal.

Dosen Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Misbakhul Munir, turut meminta pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan translokasi.

Pemerintah wajib memastikan kesiapan ekologis secara komprehensif karena habitat merupakan ruang sistem kehidupan yang saling berkaitan.

Di sisi lain, wacana ini juga memicu kecurigaan dari publik serta warganet di linimasa media sosial.

Sebagian pihak mencurigai pemindahan tersebut bertujuan untuk melonggarkan status konservasi demi membuka akses eksploitasi tambang emas.