Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan bagian dari wilayah pertambangan.

Penegasan ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65. K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah perairan sekitar TNUK maupun di dalam taman nasional itu sendiri.

Menurut data dan informasi geologi, sebagian perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Namun, Anggia menegaskan penetapan WUP tidak otomatis berarti lokasi tersebut dapat ditambang.

WUP Bukan Izin Tambang

Anggia menjelaskan penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

Status itu bukan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Ia juga memastikan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK.

Kementerian ESDM menyatakan komitmen agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Pengelolaan itu harus memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Ujung Kulon sendiri tengah menjadi perbincangan karena ada wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari TNUK ke Alas Purwo, Jawa Timur.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, menegaskan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama badak Jawa.

Menurut Hidayat, Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanan terbukti melalui kajian ilmiah.