Rencana penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan Ujung Kulon memicu penolakan dari kalangan legislatif.

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena menyangkut kepentingan masyarakat pesisir.

Belum Pernah Dilibatkan

DPRD Pandeglang mengungkapkan bahwa pihaknya belum pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun penyusunan kebijakan pertambangan itu.

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang M. Fuhaira Amin mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang berjalan tanpa koordinasi.

Ia menegaskan investasi tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pemanfaatan kawasan.

Ancaman Lingkungan dan Habitat

Aspek perlindungan lingkungan menjadi sorotan penting karena kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Ujung Kulon juga merupakan habitat alami terakhir bagi badak jawa yang berstatus sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

DPRD berencana memanggil instansi terkait guna meminta penjelasan mengenai landasan hukum dan kajian wilayah tambang.

Pemanggilan Instansi Terkait

DPRD Pandeglang berencana memanggil instansi pemerintah dan pihak terkait dalam waktu dekat untuk memeriksa landasan hukum penetapan wilayah usaha pertambangan.

Langkah ini diambil guna memastikan transparansi proses pengambilan keputusan serta meminta penjelasan terkait hasil kajian pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, legislatif ingin memastikan adanya mekanisme pembagian keuntungan ekonomi bagi pendapatan daerah serta langkah mitigasi kerusakan ekosistem laut.

Perlindungan mata pencaharian nelayan setempat turut menjadi perhatian agar rencana pemanfaatan kawasan tidak merugikan masyarakat pesisir.

Urgensi perlindungan semakin meningkat mengingat populasi badak jawa saat ini berjumlah kurang dari 100 ekor dan terkonsentrasi di satu wilayah habitat.

Konsentrasi tersebut menghadirkan risiko tambahan seperti ancaman bencana alam serta potensi perkawinan sedarah yang harus diwaspadai.