Ia menegaskan wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasionalnya.

WUP Berbeda dari Izin Operasional

Kementerian ESDM juga membedakan fungsi WUP dengan perizinan operasional pertambangan.

WUP merupakan bagian dari perencanaan serta pengelolaan sumber daya mineral nasional, bukan dokumen yang memberi kewenangan langsung untuk eksploitasi.

Wilayah perairan di sekitar TNUK disebut memiliki potensi mineral pembawa.

Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan teknis sehingga kawasan perairan tersebut memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam WUP.

Meski demikian, pencantuman dalam WUP tidak menghilangkan kewajiban memenuhi persyaratan sebelum kegiatan pertambangan dijalankan.

Anggia menyebut penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sampai dengan Izin Usaha Pertambangan harus melalui pemenuhan seluruh persyaratan hukum.

Salah satu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persyaratan itu juga mencakup pemeriksaan kesesuaian tata ruang serta ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut melalui PKKPRL, selain persetujuan lingkungan.

Dengan demikian, penetapan WUP tidak dapat disamakan dengan pemberian izin untuk menjalankan aktivitas pertambangan.

"Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," tegasnya.

Ia memastikan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Penegasan tersebut mencakup dua hal utama, yakni batas wilayah yang ditetapkan sebagai WUP dan status perizinan pertambangan.

Sebagian perairan laut di sekitar TNUK masuk dalam perencanaan wilayah pertambangan, tetapi kawasan taman nasional tetap berada dalam peruntukan konservasi.