Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan ke Polda Kalbar.

Laporan tersebut dilayangkan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang 2026 di berbagai wilayah konsesi.

Temuan Kajian Spasial dan Investigasi Lapangan

Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Sri Hartini menyatakan negara dan pemerintah dinilai abai dalam menertibkan para pemegang izin.

Laporan ini didasarkan pada hasil kajian spasial serta investigasi lapangan yang menemukan titik api di sejumlah kawasan konsesi.

Sebanyak 11 perusahaan yang dilaporkan terdiri dari lima perusahaan hasil pemantauan langsung dan enam perusahaan dari analisis citra satelit.

Pemantauan pada lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang mencakup perkiraan luas areal terbakar mencapai 47.430,99 hektare.

Analisis tersebut memanfaatkan citra Sentinel C2 beresolusi 10 meter per piksel dalam rentang waktu 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Lima perusahaan tersebut meliputi PT Mayawana Persada seluas 17.007,84 hektare serta PT Sinar Karya Mandiri seluas 9.647,7 hektare.

Selain itu terdapat PT Mohairson Pawan Khatulistiwa seluas 10.672,46 hektare dan PT Kayung Agro Lestari seluas 5.204,2 hektare.

Satu perusahaan lainnya yang masuk dalam daftar pemantauan langsung di lapangan adalah PT Jalin Vaneo dengan luas 4.898,79 hektare.

Dugaan Pelanggaran di Kawasan Gambut

Kebakaran dilaporkan terjadi pada kawasan gambut lindung, gambut budidaya, serta area yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Tim pemantau juga mendapati individu orangutan bersama anaknya berada dalam kondisi melemah di area konsesi PT Kayung Agro Lestari.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda menyebut perusahaan belum memiliki kesiapan menghadapi ancaman kebakaran.

Kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan tata air yang tidak memadai turut menjadi sorotan penting dalam laporan tersebut.

Walhi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar agar menyelidiki kasus ini secara transparan terhadap korporasi.