Pemerintah mewajibkan para pengusaha untuk menyetor Dana Cadangan Pesangon buruh ke lembaga pengelola resmi. Kewajiban itu diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan lembaga resmi untuk mengelola dana tersebut akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Perusahaan diberi batas waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon.

Klarifikasi Resmi Soal Penunjukan Lembaga Pengelola

Kabar yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke BPI Danantara ternyata tidak benar.

Pihak kementerian menegaskan belum ada keputusan resmi terkait lembaga yang akan memegang dana itu.

Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resminya. Sampai saat ini pemerintah masih menunggu proses perumusan aturan pelaksanaan yang matang.

Aturan turunan itu nantinya akan mencakup sumber pendanaan, tata kelola, dan mekanisme pertanggungjawaban dana. Pemerintah juga berencana menggelar konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha serta para pekerja.

Di sisi lain, Tim komunikasi Danantara Indonesia turut memberikan tanggapan resmi terkait pemberitaan yang beredar. Lembaga tersebut menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat perlindungan hak pekerja.

Danantara menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima penugasan atau penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Penetapan pengelola resmi masih harus menunggu pengesahan regulasi teknis lanjutan.