Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon perusahaan.

Ia menyebut proses menuju penetapan tersebut masih panjang karena harus melalui penyusunan peraturan turunan lebih dulu.

Kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menyampaikan hal itu saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

"Prosesnya pasti akan panjang," ujarnya.

Ia juga membantah informasi yang menyebut pemerintah telah menunjuk lembaga tertentu sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

"Saya sampaikan tidak benar ya bahwa terkait dengan informasi harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," kata Yassierli.

Penyusunan aturan turunan

Dalam menyusun peraturan turunan, pemerintah akan menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Kemnaker juga akan berkonsultasi dengan DPR, serta berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan kementerian koordinator terkait.

Yassierli menjelaskan peraturan turunan tidak hanya mengatur penentuan lembaga penampung dana, tetapi juga mengkaji besaran angka yang harus disetor.

"Kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," ujarnya.

Saat ini, informasi yang berlaku baru sebatas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.

Rincian mekanisme penyetoran hingga besaran kewajiban masih menunggu aturan turunan rampung.