Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah agar pengelolaan Dana Cadangan Pesangon ditempatkan dalam ekosistem dana pensiun (dapen).

Dorongan itu muncul seiring rencana penetapan lembaga khusus pengelola dana sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai skema tersebut krusial agar industri dana pensiun nasional tidak semakin tergerus dan kehilangan sumber aset kelolaan.

Ogi menyoroti aturan baru itu memicu polemik di masyarakat karena Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan belum diterbitkan.

Selama ini, kata Ogi, dana cadangan pesangon dicatat secara internal oleh perusahaan atau dititipkan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Jika dana tersebut dialihkan ke lembaga khusus di luar program pensiun, aset industri dana pensiun berpotensi menyusut karena dana yang sudah terhimpun di DPLK bakal ditarik keluar.

"Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukan membesar, malah ngempes ya.

Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar masuk ke lembaga khusus tadi itu," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Ogi menambahkan industri dana pensiun saat ini tengah mengalami tekanan likuiditas karena tingginya pencairan manfaat oleh peserta, sementara penambahan peserta baru berjalan lambat.

Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menargetkan rasio aset dana pensiun mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045.

Saat ini rasio aset dana pensiun Indonesia baru menyentuh angka 8 persen terhadap PDB.