"Tahun 2045 kan enggak jauh lagi.

Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini," ujar Ogi.

Syarat Mutlak dan Perkiraan Dana Rp100 Triliun

OJK terbuka mengenai siapa pun pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah dalam PP, baik melalui BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun lembaga khusus bentukan baru.

Namun, Ogi menekankan syarat mutlak bahwa lembaga tersebut harus berstatus sebagai penyelenggara program dana pensiun.

OJK menilai apabila dana cadangan pensiun dikelola sebagai dana pensiun, pekerja dan perusahaan dapat memperoleh fasilitas insentif pajak yang tidak didapatkan jika dikelola sebagai dana investasi biasa.

Ogi menambahkan proses pengelolaan dana pesangon tidak boleh langsung melompat ke penempatan investasi.

Dana tersebut harus dihimpun dan diakumulasikan terlebih dahulu sebagai program pensiun, baru kemudian sebagian dana yang belum dibutuhkan untuk pembayaran klaim jangka pendek dapat dikerjasamakan dengan manajer investasi.

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengungkapkan berdasarkan survei internal, total dana kompensasi pesangon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.

"Kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100 (triliun) sampai Rp150 triliun sebenarnya," ungkap Iwan.

Iwan menjelaskan pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat.

Salah satu pemicu terbesarnya adalah pekerja memasuki usia pensiun, sementara pemicu lain adalah kondisi di luar usia pensiun seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

OJK saat ini aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan draft PP agar pengelolaannya tetap berada dalam koridor pengawasan dana pensiun.

"Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya.

Tapi bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," tutur Iwan.