Pemerintah berencana membentuk Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyetor dana untuk membayar hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana jumbo itu akan dikelola negara, tetapi muncul pertanyaan besar: siapkah pemerintah menjamin uang buruh tetap aman?

Kebijakan ini diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut skema ini bertujuan memastikan pekerja korban PHK tetap mendapatkan pesangon meskipun perusahaan tengah kesulitan keuangan.

Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

Manfaat dan Risiko di Balik DCP

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai DCP dapat memperkuat kepastian pembayaran pesangon.

Selama ini, ada perusahaan yang tidak memiliki likuiditas cukup, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja.

Namun, menurutnya manfaat tersebut hanya akan terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan dapat dicairkan dengan cepat ketika PHK terjadi.

Ronny menegaskan pengelolaan oleh negara bukan satu-satunya pilihan.

Pemerintah bisa berperan menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, sementara pengelolaan dana dilakukan lembaga profesional dengan tata kelola independen.

"Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.

Ia menilai pemerintah memang memiliki kapasitas membangun sistem pengelolaan dana, tetapi itu tidak otomatis menjamin uang pekerja aman.

Risiko dapat muncul akibat salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana di luar peruntukannya.

Karena itu, DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban pengelola untuk mengutamakan kepentingan pemilik dana.