Aset dan rekening harus dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga.

Investasi juga perlu dibatasi pada instrumen yang aman dan likuid. Pemerintah harus menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kegagalan pengelolaan maupun penyalahgunaan.

"Dana ini bukan dana investasi biasa, tapi hak pekerja yang dititipkan untuk menjamin masa depan mereka ketika kehilangan pekerjaan," ucap Ronny.

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan kebijakan DCP bukan diukur dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kepastian pekerja menerima haknya.

"Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya.

Syafruddin juga mengingatkan dana harus dipisahkan dari keuangan pemerintah, memiliki pencatatan yang jelas, dan dilindungi secara hukum.

Terkait kemampuan negara menjamin keamanan dana, ia menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko jika dikelola negara.

Dana cadangan tersebut bisa menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik.

Bahkan, gelombang PHK dapat meningkatkan kebutuhan pencairan ketika nilai aset investasi sedang turun. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi tekanan secara berkala.

Investasi harus mengutamakan keamanan dan likuiditas, disertai audit serta keterbukaan laporan keuangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kekurangan dana akibat kerugian investasi.

"Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," kata Syafruddin.

Tiga Opsi Pengelola dan Pilihan Terbaik

Sejauh ini, muncul tiga opsi tentang siapa yang akan mengelola dana cadangan pesangon buruh. Pertama, Danantara Indonesia.

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, pemerintah membentuk lembaga baru.