Pemerintah telah mengatur mekanisme penetapan upah minimum bagi para pekerja melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan tersebut membagi struktur upah minimum ke dalam empat tingkatan utama yang terdiri dari UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.

Gubernur memiliki wewenang penuh untuk menetapkan keempat jenis standar upah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah serta sektor usaha.

Upah Minimum Provinsi atau UMP merupakan standar upah dasar yang berlaku secara menyeluruh untuk seluruh wilayah di dalam satu provinsi tertentu.

Besaran UMP ditetapkan langsung oleh gubernur dan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi seluruh kabupaten serta kota di provinsi tersebut.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten atau Kota yaitu UMK ditetapkan secara khusus untuk wilayah tingkat kabupaten atau kota tertentu.

Nilai UMK umumnya berada di atas UMP dan wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota terkait.

Selain tingkat wilayah, terdapat pula Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP yang berlaku khusus untuk sektor usaha tertentu di tingkat provinsi.

Penetapan UMSP ini disesuaikan berdasarkan karakteristik pekerjaan dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nilai di atas UMP.