Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga hutan, mulai dari mencari bahan pangan hingga memanfaatkan tanaman obat keluarga.

Namun, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan masih sangat terbatas di tingkat tapak.

Sebuah studi dari WRI Indonesia menemukan bahwa tata kelola hutan adat masih didominasi oleh segelintir elite laki-laki.

Kondisi tersebut memperkuat ketimpangan gender yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Proses pengajuan penetapan hutan adat umumnya didominasi oleh pemuka adat dan pejabat desa laki-laki.

Akibatnya, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun penentuan aturan pengelolaan hutan.

Padahal, mereka memiliki pengalaman langsung dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Implementasi kehutanan masyarakat berisiko semakin mengucilkan kelompok yang sudah terpinggirkan jika mengabaikan dinamika kuasa.

Terbatasnya partisipasi perempuan tidak lepas dari norma sosial yang membagi peran secara kaku berdasarkan gender.

Pengelolaan hutan komunal masih dianggap sebagai urusan publik yang sepenuhnya menjadi ranah kaum laki-laki.

Sementara itu, kaum perempuan lebih banyak dibebani tanggung jawab domestik dan pengasuhan keluarga.

Pembagian peran tersebut membuat perempuan harus menghadapi beban ganda dalam kehidupan sehari-hari.

Keterbatasan waktu dan ruang gerak semakin menyulitkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa.

WRI Indonesia merekomendasikan agar pelaksanaan perhutanan sosial mempertimbangkan kesetaraan gender.

Ruang musyawarah yang inklusif dinilai penting agar perempuan dapat menyampaikan pendapat serta menentukan kebijakan.