Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Riset terbaru WRI Indonesia menunjukkan tata kelola hutan adat di tingkat tapak masih didominasi elite laki-laki dan meminggirkan peran perempuan.
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Riset terbaru WRI Indonesia menunjukkan tata kelola hutan adat di tingkat tapak masih didominasi elite laki-laki dan meminggirkan peran perempuan.
Selasa / 03-11-2026, 13:28 WIB
Kearifan lokal dan hukum adat di Kabupaten Bungo terbukti ampuh menjaga kelestarian hutan hujan tropis dari ancaman krisis iklim serta ekspansi.
Senin / 02-11-2026, 16:00 WIB
Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi menerapkan aturan turun-temurun untuk membagi dan menjaga kelestarian hutan.
Minggu / 01-11-2026, 05:56 WIB
Krisis air akibat kemarau panjang di Kandangwesi, Garut, mendorong masyarakat adat menggalang aksi penanaman kembali pohon untuk menjaga kelestarian sumber air.
Senin / 07-09-2026, 21:28 WIB
Studi terbaru mengungkap bagaimana mitos penunggu hutan dan kearifan lokal terbukti efektif menjaga tutupan hutan adat.
Selasa / 11-08-2026, 16:49 WIB
Pemerintah mendorong status hukum bagi Masyarakat Adat Gunung Kong demi memperkuat perlindungan hutan berbasis kearifan lokal yang lestari dan berkelanjutan.
Senin / 10-08-2026, 12:49 WIB
Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos menyelesaikan pemetaan partisipatif seluas 97.411 hektare dari hutan hingga laut untuk lindungi hak ulayat.
Selasa / 28-07-2026, 19:42 WIB
Tiga perusahaan sepakat alokasikan area kerja untuk hutan adat Punan Batu Benau-Sajau. Langkah ini dinilai penting untuk kepastian hukum dan kelestarian budaya komunitas pemburu-peramu terakhir di Kalimantan.
Senin / 27-07-2026, 18:56 WIB
Masyarakat Kampung Adat Kuta di Ciamis menjaga Hutan Adat Leuweung Gede dengan aturan pamali. Larangan adat ini menjadi penyangga kehidupan dan melindungi kampung dari ancaman pergeseran tanah.
Selasa / 09-06-2026, 21:36 WIB
Kementerian Kehutanan mendorong revisi UU Kehutanan untuk memperkuat kepastian hukum kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian konflik tenurial. Wakil Menteri Kehutanan menyebut sejumlah klaster perubahan diusulkan.