Kemenhut Dorong Revisi UU Kehutanan untuk Percepat Penyelesaian Konflik Tenurial
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Langkah ini bertujuan memperkuat kepastian hukum kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian konflik tenurial.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan bahwa penyelesaian konflik tenurial menjadi isu penting yang perlu diperkuat dalam revisi UU tersebut.
Penyesuaian aturan diperlukan karena tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan masyarakat, wilayah adat, dan izin sektor lain.
Pemerintah menekankan revisi harus mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
Perlindungan hak masyarakat hukum adat dan warga di sekitar hutan tetap menjadi prioritas, selaras dengan penguasaan hutan oleh negara.
Klaster Perubahan yang Diusulkan
Rohmat Marzuki menjelaskan sejumlah klaster perubahan yang diusulkan.
Mulai dari penguasaan hutan oleh negara, status dan fungsi hutan, inventarisasi dan tutupan hutan, hingga kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
Klaster lain mencakup perhutanan sosial, pengolahan hasil hutan, masyarakat hukum adat, rehabilitasi hutan, sistem informasi kehutanan, pendanaan kehutanan, dan penegakan hukum.
Kemenhut juga menyoroti penguatan pengaturan jasa lingkungan dan ekonomi karbon.
Selain itu, diusulkan peningkatan kewenangan bagi aparat kehutanan seperti Polisi Kehutanan, Pejabat Pengawas Kehutanan, dan PPNS. Hal ini untuk menangani berbagai pelanggaran kehutanan ilegal.
Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan harmonisasi dan inventarisasi RUU Perubahan Keempat UU Kehutanan.
Proses difokuskan pada penyesuaian aturan hutan adat dan sinkronisasi dengan RUU Masyarakat Adat.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara harus menjadi landasan utama pembahasan RUU ini.
Update Terbaru
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB






